Sunday, February 08, 2015

Perbedaan Control Room dan Command Center


Gambar tersebut sebenarnya adalah "control room" Gubernur DKI yang disamarkan menjadi akuarium. Di balik ini kalo ngga salah ada ruangan dan unit khusus Gubernur yang menjadi pusat komunikasi dan mengolah data.
Bentuk control room di DKI tersebut sangat sederhana jika dibandingkan dengan "command center" milik Walkot Bandung. 

Latah Mobnas

Sejauh ini (hingga jam 6 pagi, 7 Feb 2015), saya tidak menemukan kata MOBNAS keluar dari pejabat Indonesia. Istilah "mobnas" adalah INTERPRETASI media atas penandatanganan MoU Proton dengan perusahaan Hendropriyono, business to business. Para penghuni socmed kemudian latah pakai istilah mobnas tanpa menelisik lebih jauh apakah itu layak disebut mobnas.
Lebih jauh, media-media tidak memberikan definisi yang jelas tentang mobnas. Misalnya, disebut mobnas jika ia mendapatkan insentif dari pemerintah atau fasilitas khusus dari negara. Atau, digelari mobnas jika pemerintah mewajibkan penggunaannya untuk keperluan tertentu. Tapi nyatanya tidak ada keterangan definisi tersebut.

Critical Review

Mengkritisi sesuatu itu ada tata caranya. Tujuannya adalah agar kritik tersebut bisa menjadi wahana pembelajaran bersama, bukan malah jadi pemicu pertentangan. Materi dari UNSW ini cukup bagus untuk dipelajari.

Monday, February 02, 2015

Gaya Dakwah: Cerita Humor vs Indoktrinasi Emosional

Akhir-akhir ini saya senang mendengarkan rekaman ceramah dari Radio NU. Salah satu kesukaan saya adalah para kyai NU biasanya ceramah dengan kocak. Materi-materi yang berat sering dibawakan melalui guyonan dan cerita-cerita lucu. Di kalangan NU memang ada banyak cerita lucu. Dulu waktu kecil di kampung, saya paling suka bagian cerita ini. Kalau tidak percaya, Anda bisa ketik keyword "NU humor" di Google, pasti akan ada banyak stok cerita lucu dari komunitas NU.

Saya kemudian membandingkan ceramah-ceramah ustadz yang ngartis di TV. Ada beberapa yang guyon, tapi entah kenapa beda. Selain cerita yang bereda di NU itu khas guyonan orang Jawa, sehingga berbeda dengan lelucon dari etnis lain, sepertinya lelucon oleh para ustadz tersebut agak dipaksakan. Kadang humor para ustadz tersebut dikeluarkan agar ceramah menjadi menarik, tidak membosankan.

Sunday, February 01, 2015

Beberapa Poin Tentang Ekonomi Kreatif

Hari Jumat yang lalu ikut diskusi dengan Kang Motulz di Simpul Space BCCF tentang ekonomi kreatif, industri kreatif, dan social media. Ada beberapa poin menarik di sana. Berikut catatan pendek saya:

  1. Manusia (people) sebagai representasi dunia kreatif, bukan produk. Dalam kata lain, people adalah aset terbesar dalam sektor kreatif. Paradigma ini sejalan dengan literatur-literatur inovasi yang memandang teknologi sebagai representasi dari aktifitas manusia (dan institusi yang terbangun di dalamnya). 
  2. Kualitas, bukan kuantitas. Industri kreatif di Indonesia harus punya ciri khas dan berorientasi pada kualitas. Artinya, scale up perusahaan kreatif bukan didasarkan pada kuantitas produk saja, tapi mestinya diarahkan agar disandarkan pada perbaikan kualitas. Jika kualitas naik, maka valuasi akan naik.

Friday, January 30, 2015

Makna 'Jokowi Effect' Yang Sebenarnya

**Catatan: Tulisan ini saya buat 10 April 2014, sebelum masa Pilpres.

Kehadiran Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta dipandang sebagai angin segar bagi warga kota ini dan sekitarnya. Pasalnya, sebelumnya dia memiliki reputasi bagus dalam membangun Solo menjadi kota yang tertata dan efisien sekaligus humanis. Tidak lama kemudian, bermodal popularitasnya yang terus melambung, dia maju sebagai calon presiden. Lembaga survey dan pengamat memperkirakan bahwa pencalonan Jokowi ini akan memberikan tambahan suara yang signifikan bagi partai PDI-P tempatnya bernaung. Fenomena tersebut lalu disebut sebagai Jokowi effect.

Tapi realita berkata lain. Berdasarkan hasil hitung cepat dari beberapa versi, ternyata PDI-P hanya mengantongi suara sekitar 19 persen, tidak terpaut jauh dari pemilu sebelumnya. Jokowi effect yang digembar-gemborkan ternyata tidak ngefek dalam pemilu legislatif ini. Karakter Jokowi sebenarnya memang kurang cocok sebagai vote-getter. Dia tidak pandai tampil di depan publik, pandai mengolah kata-kata puitis yang bisa membius pendengarnya, atau lihai bersilat lidah guna memenangkan argumen.

Tuesday, May 20, 2014

Geotimes 7 April



Antara Karakter dan Program Kerja


***Versi yang telah disunting dari artikel ini telah dimuat di majalah Times edisi 7 April 2014 (klik untuk melihat fotonya)

Menuju hajatan pemilu tahun ini, masyarakat dihadapkan dengan sebuah kebimbangan berjamaah: bagaimana cara menilai pilihan-pilihan yang tersedia di kertas suara? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita bisa meminjam sebuah hikayat yang menceritakan perdebatan antara Luqman Al Hakim dengan rajanya tentang thabi’ah (watak) dan tarbiyyah (pendidikan): mana yang lebih kuat?

Luqman berpendapat thabi’ah lebih kuat, Raja sebaliknya. Untuk memenangkan perdebatan ini, Raja melatih sekumpulan anak kucing. Namun di sisi lain Luqman tahu rencana ini. Tiba saatnya pembuktian dalam sebuah perjamuan makan. Keluarlah satu regu kucing berbusana layaknya para pelayan istana. Mereka berjalan diatas dua kaki dan berbaris rapi. Tangan-tangan, atau lebih tepat kaki-kaki depan mereka masing-masing menyangga nampan berisi hidangan ikan berbagai rasa. Kucing-kucing itu begerak lucu tapi tenang, meletakkan nampan-nampan ke atas meja tanpa sedikit pun keliahatan tertarik menyentuh ikannya.

Wednesday, May 07, 2014

Dilema Muslim Kontemporer: Antara Korupsi Dan Sektarian


Dilema kaum muslimin dalam demokrasi pada era ini adalah saat harus memilih partai yang terindikasi banyak kasus korupsi, atau mendukung partai yang dikenal cukup bersih namun mewakili kelompok sektarian. Secara formal berdasarkan dokumen-dokumen resminya memang tidak ada partai yang bercorak sektarian, namun ada partai yang dalam praktiknya mendukung gerakan sektarian, sehingga bisa dikatakan bahwa ia adalah 'partai sektarian'. Di satu sisi, semua orang sudah sadar bahwa korupsi telah mengakibatkan begitu banyak kerusakan sosial dan ekonomi. Di sisi lain, paham sektarian juga memiliki daya rusak yang tidak kalah dahsyat: mengancam persatuan bangsa Indonesia. Jika ditimbang-timbang, mana yang lebih berbahaya antara korupsi atau sektarian? Sulit untuk mengukurnya, namun pengalaman di Aceh & Afghanistan menunjukkan bahwa rezim sektarian memunculkan praktek korupsi yang melembaga. Artinya, perilaku korupsi tersebut dilakukan dengan modus yang makin canggih, sehingga kian sulit ditangani.

Mengapa paham sektarian begitu berbahaya telah cukup banyak dibahas di berbagai literatur. Secara umum, kekuasaan oleh kelompok sektarian dipahami sebagai upaya hegemoni sebuah kelompok atas kelompok lain berdasarkan nilai-nilai yang diyakini secara sepihak oleh kelompok penguasa. Kelompok lain yang tidak berkuasa namun memiliki nilai-nilai yang berbeda harus mengikuti tatanan yang ditetapkan oleh kelompok penguasa. Dalam perilaku sehari-hari, kelompok ini bisa dikenali dari sikap mereka yang seakan-akan paling benar dan merasa sebagai otoritas penjaga moral karena menjadi representasi tunggal atas hukum yang mereka yakini. Bagi negara yang sangat beragam seperti Indonesia, situasi tersebut tentu bisa merusak kerukunan.

Namun ada satu hal yang jarang disebut tentang kelompok sektarian, yaitu hubungan antara sektarian dan korupsi. Meski pada fase awal, yaitu saat belum berkuasa dan mendapat dukungan masyarakat luas, mereka tampak simpatik dan ‘bersih’. Tapi situasi bisa berbeda jika kelompok ini telah mendapatkan kekuasaan dan legitimasi.

Energi Nuklir: Bagaimana Dan Untuk (Si)apa

Polemik di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) tidak pernah berhenti. Sayangnya, polemik yang terjadi selama ini tidak banyak memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat maupun membawa kemajuan dalam kebijakan energi kita. Itu terjadi karena masing-masing pihak yang berseteru mengajukan argumennya tanpa pernah memikirkan menyentuh pokok masalahnya, yaitu tata kelola teknologi.

Pihak yang pro gigih berpendapat bahwa pembangunan industri di negara ini membutuhkan nuklir untuk memenuhi kebutuhan energinya. Argumentasinya, jika ingin membangun ekonomi berbasis industri, maka konsumsi listrik Indonesia yang berkisar 700 kilowatt-jam (kWh) per kapita per tahun dipandang masih sangat kurang.

Di sisi lain, negara tetangga Malaysia dan Singapura mengonsumsi listrik masing-masing sebesar 3.500 dan 8.800 (kWh) per kapita per tahun. Karena pasokan energi listrik yang melimpah, kedua negara tersebut leluasa mengembangkan sektor industrinya sehingga mereka menikmati kemajuan ekonomi yang begitu besar. Menurut Kementrian ESDM, data statistik pemakaian listrik dan performa ekonomi di seluruh dunia memang menunjukkan relasi yang positif antara konsumsi energi listrik dengan kesejahteraan sebuah negara.