Argumen pemerintah yang dikemukakan ketika membicarakan tentang mahalnya biaya pendidikan adalah adalah karena dengan terbatasnya anggaran, pemerintah juga harus memperhatikan sektor lain yang berkontribusi terhadap perekonomian, seperti pembangunan infrastruktur, dsb.
Jadi, hitung-hitungannya, dengan skema pembiayaan pendidikan seperti sekarang, menurut pemerintah akan lebih menguntungkan untuk pembangunan ekonomi.
Ketika memperbincangkan kemajuan ekonomi, akan memunculkan pertanyaan: dengan cara apa perekonomian negara Indonesia bisa berkembang sehingga bisa menjadi negara maju (advanced country)?
Jika mendapat pertanyaan seperti itu, maka saya akan menjawab: kuncinya adalah di pendidikan dan pemerintahan.
Kita bisa memperdebatkan sampai kepala pecah tentang apa mazhab ekonomi yang paling baik, apa kebijakan publik yang paling tepat, apa strategi perdagangan yang paling OK, dsb.
Program apapun, tanpa dukungan yang memadai dari kualitas manusia dan kualitas birokrasi, tidak akan sukses. Seperti halnya permainan sepakbola, strategi apapun tidak akan sukses tanpa pemain yang bagus dan fasilitas yang memadai.
Jeffresy Sachs (The End of Poverty, 2005) mengemukakan 6 buah faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Inovasi.
2. Budaya (karakter sebuah bangsa).
3. Birokrasi.
4. Kondisi politik.
5. Modal.
6. Kondisi geografis.
Poin 1 & 2 adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan poin 3 sampai 6 adalah bagian dari program dan kerja pemerintah.
Kita memang harus meninjau tentang sistem pendidikan seperti apa yang baik.
Kemudian kita harus meninjau lagi apakah benar negara ini tidak mempunyai uang untuk membiayai pendidikan; apakah pemerintah telah mengelola resource dan keuangan dengan baik.
Selain itu kita juga harus meninjau, apakah kesenjangan sosial, yang diakibatkan oleh mahalnya biaya pendidikan, selaras dengan tujuan negara tentang "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Pendidikan yang akan membuat sebuah negara menjadi negara maju adalah pendidikan yang membebaskan warganya; yang membuat warganya menjadi manusia dewasa, berani berinisiatif, berani berideologi dan berprinsip, dan berkarakter pemimpin; bukan pendidikan yang membuat warganya hanya bisa menghafal, pragmatis, memikirkan dirinya sendiri, dan membebek pada pemimpin mereka.
Pendidikan yang akan membuat sebuah negara menjadi negara maju adalah jika pendidikan bisa diserap oleh semua warganya, tanpa terkecuali.
Pemerintah mengatakan bahwa dana untuk pendidikan kurang, walaupun klaim ini dengan mudah dibantah karena manajemen yang kurang baik dalam mengelola anggaran yaitu terjadi mis-alokasi, pemborosan, dan kebocoran (dengan tingkat kebocoran sekitar 30%); belum lagi bila kita meninjau ulang jumlah resource yang dimiliki negara ini yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal jika pengelolaannya baik; olehkarenanya jika resource dan keuangan negara dikelola dengan baik, masalah pendidikan yang mahal tidak perlu terjadi.
Selain itu juga perlu kiranya ditanamkan bahwa mengucurkan uang untuk pendidikan adalah masuk ke komponen investasi, bukan beban.
Ada yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem liberal. Tentu ini memunculkan perdebatan karena dasar negara kita, yaitu UUD dan Pancasila, tidak menghendaki sistem liberal.
Tapi untuk sistem liberal pun, Indonesia tidak akan sukses, karena syarat mutlak suksesnya sistem liberal adalah semua orang mempunyai "fasilitas" yang sama untuk berkompetisi dan bersaing. Sistem liberal tanpa kesetaraan kemampuan untuk bersaing hanya akan mengakibatkan kesenjangan sosial. Dan kesenjangan sosial, yang bisa diakibatkan dari mahalnya biaya sekolah, adalah musuh keseimbangan dan juga musuh kemanusiaan.
Pertumbuhan adalah penting, dimana pertumbuhan ekonomi di sebuah negara bisa dicapai walaupun kegiatan ekonomi hanya dilakukan oleh segelintir orang.
Akan tetapi kita harus ingat bahwa dunia berjalan dengan satu aturan, yaitu aturan keseimbangan.
Jika keseimbangan terabaikan, maka cepat atau lambat, tatanan yang dibangun akan runtuh.
Tentu kita tidak sedang membicarakan negara kita bisa berkembang dengan pertumbuhan yang tinggi kemudian runtuh karena ada tatanan yang tidak seimbang, seperti ambruk karena subprime mortgage di US atau runtuh karena kesenjangan sosial dan pemerintahan diktator seperti di Indonesia tahun 1998.
Ini adalah tentang pertumbuhan yang tanpa melupakan tentang sustainability dan keadilan sosial.
Bayangkan betapa majunya sebuah negara jika negara yang mempunyai resource sedemikian besar seperti Indonesia; dimana semua warganya berkompetisi dengan kepandaiannya, inisiatifnya yang tinggi, dan prinsip hidup yang dijunjungnya; ditambah lagi pemerintahnya yang selalu siap siaga memberikan dukungan dengan berbagai kebijakan yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang profesional dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk riset, inovasi, dan entrepreneurship, tentu tanpa melupakan unsur keadilan sosial untuk seluruh warganya.
Demi kesejahteraan yang berlandaskan keadilan sosial, pendidikan di Indonesia semestinya bisa dijangkau oleh semua warganya, tanpa kecuali; karena negara ini bisa dan MAMPU.
salam,
Jadi, hitung-hitungannya, dengan skema pembiayaan pendidikan seperti sekarang, menurut pemerintah akan lebih menguntungkan untuk pembangunan ekonomi.
Ketika memperbincangkan kemajuan ekonomi, akan memunculkan pertanyaan: dengan cara apa perekonomian negara Indonesia bisa berkembang sehingga bisa menjadi negara maju (advanced country)?
Jika mendapat pertanyaan seperti itu, maka saya akan menjawab: kuncinya adalah di pendidikan dan pemerintahan.
Kita bisa memperdebatkan sampai kepala pecah tentang apa mazhab ekonomi yang paling baik, apa kebijakan publik yang paling tepat, apa strategi perdagangan yang paling OK, dsb.
Program apapun, tanpa dukungan yang memadai dari kualitas manusia dan kualitas birokrasi, tidak akan sukses. Seperti halnya permainan sepakbola, strategi apapun tidak akan sukses tanpa pemain yang bagus dan fasilitas yang memadai.
Jeffresy Sachs (The End of Poverty, 2005) mengemukakan 6 buah faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1. Inovasi.
2. Budaya (karakter sebuah bangsa).
3. Birokrasi.
4. Kondisi politik.
5. Modal.
6. Kondisi geografis.
Poin 1 & 2 adalah bagian dari pendidikan. Sedangkan poin 3 sampai 6 adalah bagian dari program dan kerja pemerintah.
Kita memang harus meninjau tentang sistem pendidikan seperti apa yang baik.
Kemudian kita harus meninjau lagi apakah benar negara ini tidak mempunyai uang untuk membiayai pendidikan; apakah pemerintah telah mengelola resource dan keuangan dengan baik.
Selain itu kita juga harus meninjau, apakah kesenjangan sosial, yang diakibatkan oleh mahalnya biaya pendidikan, selaras dengan tujuan negara tentang "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".
Pendidikan yang akan membuat sebuah negara menjadi negara maju adalah pendidikan yang membebaskan warganya; yang membuat warganya menjadi manusia dewasa, berani berinisiatif, berani berideologi dan berprinsip, dan berkarakter pemimpin; bukan pendidikan yang membuat warganya hanya bisa menghafal, pragmatis, memikirkan dirinya sendiri, dan membebek pada pemimpin mereka.
Pendidikan yang akan membuat sebuah negara menjadi negara maju adalah jika pendidikan bisa diserap oleh semua warganya, tanpa terkecuali.
Pemerintah mengatakan bahwa dana untuk pendidikan kurang, walaupun klaim ini dengan mudah dibantah karena manajemen yang kurang baik dalam mengelola anggaran yaitu terjadi mis-alokasi, pemborosan, dan kebocoran (dengan tingkat kebocoran sekitar 30%); belum lagi bila kita meninjau ulang jumlah resource yang dimiliki negara ini yang bisa kita manfaatkan dengan maksimal jika pengelolaannya baik; olehkarenanya jika resource dan keuangan negara dikelola dengan baik, masalah pendidikan yang mahal tidak perlu terjadi.
Selain itu juga perlu kiranya ditanamkan bahwa mengucurkan uang untuk pendidikan adalah masuk ke komponen investasi, bukan beban.
Ada yang mengatakan bahwa Indonesia menganut sistem liberal. Tentu ini memunculkan perdebatan karena dasar negara kita, yaitu UUD dan Pancasila, tidak menghendaki sistem liberal.
Tapi untuk sistem liberal pun, Indonesia tidak akan sukses, karena syarat mutlak suksesnya sistem liberal adalah semua orang mempunyai "fasilitas" yang sama untuk berkompetisi dan bersaing. Sistem liberal tanpa kesetaraan kemampuan untuk bersaing hanya akan mengakibatkan kesenjangan sosial. Dan kesenjangan sosial, yang bisa diakibatkan dari mahalnya biaya sekolah, adalah musuh keseimbangan dan juga musuh kemanusiaan.
Pertumbuhan adalah penting, dimana pertumbuhan ekonomi di sebuah negara bisa dicapai walaupun kegiatan ekonomi hanya dilakukan oleh segelintir orang.
Akan tetapi kita harus ingat bahwa dunia berjalan dengan satu aturan, yaitu aturan keseimbangan.
Jika keseimbangan terabaikan, maka cepat atau lambat, tatanan yang dibangun akan runtuh.
Tentu kita tidak sedang membicarakan negara kita bisa berkembang dengan pertumbuhan yang tinggi kemudian runtuh karena ada tatanan yang tidak seimbang, seperti ambruk karena subprime mortgage di US atau runtuh karena kesenjangan sosial dan pemerintahan diktator seperti di Indonesia tahun 1998.
Ini adalah tentang pertumbuhan yang tanpa melupakan tentang sustainability dan keadilan sosial.
Bayangkan betapa majunya sebuah negara jika negara yang mempunyai resource sedemikian besar seperti Indonesia; dimana semua warganya berkompetisi dengan kepandaiannya, inisiatifnya yang tinggi, dan prinsip hidup yang dijunjungnya; ditambah lagi pemerintahnya yang selalu siap siaga memberikan dukungan dengan berbagai kebijakan yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang profesional dalam membangun lingkungan yang kondusif untuk riset, inovasi, dan entrepreneurship, tentu tanpa melupakan unsur keadilan sosial untuk seluruh warganya.
Demi kesejahteraan yang berlandaskan keadilan sosial, pendidikan di Indonesia semestinya bisa dijangkau oleh semua warganya, tanpa kecuali; karena negara ini bisa dan MAMPU.
salam,
No comments:
Post a Comment